Impor Bahan Baku Dibebaskan Pajak

Jakarta -Pemerintah memberikan insentif untuk fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Insentif tersebut adalah pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk barang yang diimpor.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, fasilitas KITE adalah insentif untuk impor bahan baku yang diolah di dalam negeri dan kemudian diekspor. Sebelumnya insentif yang diberikan adalah pembebasan bea masuk.

"Dulu saat impor bahan baku perusahaannya dikenakan PPN dan PPnBM. Nah saat ekspor kembali itu pajak tadi dikembalikan. Itu yang sudah nggak sama sekali dipungut lagi," ungkap Chatib saat jumpa pers di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Senin (9/12/2013)

Chatib mengatakan, kebijakan ini adalah salah satu cara untuk menyederhanakan proses administrasi. Perusahaan dapat lebih cepat dan mudah dalam impor bahan baku, kemudian melakukan ekspor. "Karena dampaknya toh sama saja. Pajak itu juga akhirnya dikembalikan," sebut Chatib.

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan, beberapa kemudahan dalam fasilitas ini adalah seperti penyederhanaan pelaporan, pembebasan kuota impor, dan proses pemberian izin impor yang lebih singkat menjadi 30 hari.

"Jadi intinya lebih mudah untuk perusahaan. Terutama untuk perusahaan baru yang ingin mengimpor bahan baku atau bahan penolong kemudian diolah dan diekspor," kata Bambang pada kesempatan yang sama.

Aturan ini akan diundangkan 60 hari setelah diterbitkan. Dimungkinkan akan diberlakukan pada Februari 2014. Bambang menargetkan, banyak perusahaan yang dapat memanfaatkan fasilitas ini yang saat ini baru ada sekitar 346 perusahaan tercatat.

"kita ingin lebih banyak perusahaan yang memanfaatkan fasilitas KITE. Karena ada ada penurunan penggunaan fasilitas KITE. Karena mempromosikan ekspor dalam kondisi saat ini juga susah karena global demand berkurang. Kita ingin jauh lebih mudah, lebih business friendly, tapi tergantung penerapan di lapangan," paparnya. (detik.com)

Bursa Eropa Cenderung Positif Seiring Data China

INILAH.COM, London - Bursa saham Eropa cenderung lebih tinggi pada awal perdagangan Senin (9/12/2013). Investor mencoba menggunakan data ekspor China menjadi sentimen positif.

Indeks Stoxx Europe 600 naik 0,1% ke 316,52 setelah pekan lalu turun 2,7%. Namun saham pertambangan turun seperti saham Rio Tinto turun 1,1 persen dan saham Anglo AMerixan melemah 0,9%. Demikian mengutip marketwatch.com.

Untuk indeks FRSE di London melemah 0,1% ke 6.548,6, indeks DAX di Jerman menguat 0,4% ke 9.204,5 dan indeks CAC di Paris turun 0,4% ke 4.111.

Sementara data inflasi di China untuk bulan November menjadi 3 peren dari 3,2 persen di bulan Oktober 2013. Data yang di bawah ekspektasi pasar merupakan sentimen positif terbaru dari serangkaian data ekonomi di China.

Surplus perdagangan China naik menjadi US$33,8 miliar di bulan November 2013, dari US$31,1 miliar di bulan sebelumnya. Sementara ekspor rebound 12,7% dibandingkan dengan November tahun 2012 lalu.

Hari Ini, Inalum Resmi Direbut RI dari Jepang

Jakarta -Pemerintah Indonesia hari ini mengakhiri kerjasama pengelolaan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dengan pihak Jepang, yaitu konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA).

Pengakhiran kerjasama ini diteken oleh sejumlah pihak sore ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah konsorsium NAA yang terdiri dari sejumlah perusahaan termasuk Japan Bank for International Cooperation (JBIC), lalu pemerintah Indonesia diwakili Menteri Perindustrian MS Hidayat, serta direksi dan komisaris Inalum.

Acara ini dilakukan di kantor Kementerian Perindustrian, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (9/12/2013). Turut hadir dalam acara ini Menteri Keuangan Chatib Basri, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Untuk pembayaran, telah disepakati harga pengambilalihan ini sebesar US$ 556,7 juta. Namun pembayaran ini baru akan dilakukan pada 19 Desember 2013 nanti.

Inalum adalah usaha patungan pemerintah Indonesia dengan Jepang. Proyek ini didukung aset dan infrastruktur dasar, seperti pembangkit listrik tenaga air dan pabrik peleburan aluminium berkapasitas 230-240 ribu ton per tahun.

Pemerintah Indonesia memiliki 41,13% saham Inalum, sedangkan Jepang memiliki 58,87% saham yang dikelola konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA). Konsorsium NAA beranggotakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang mewakili pemerintah Jepang 50% dan sisanya oleh 12 perusahaan swasta Jepang.

Berdasarkan perjanjian RI-Jepang pada 7 Juli 1975, kontrak kerjasama pengelolaan Inalum berakhir 31 Oktober 2013. (detik.com)