Jakarta -Bank Indonesia (BI) masih menyoroti anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih tinggi tahun ini. Tercatat pada APBN 2014, anggaran subsidi BBM mencapai Rp 211 triliun dari total anggaran Rp 1.800 triliun.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, harus ada kebijakan yang dapat mengarahkan subsidi BBM menjadi lebih efisien. Apakah itu dari sisi harga atau menahan laju konsumsi.
"Anggaran subsidi BBM dan energi masih menjadi masalah yang harus dicarikan solusinya dari tahun sebelumnya hingga sekarang," ungkap Agus dalam peluncuran buku laporan perekonomian Indonesia tahun 2013 di kantor BI, Jakarta, Rabu (2/4/2014)
Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menyatakan, masalah subsidi BBM adalah pekerjaan rumah bagi pemerintah. Karena tidak bisa melalui BI yang hanya bisa kebluarkan kebijakan moneter.
Tak hanya soal subsidi BBM, perintah juga harus bisa meningkatkan penggunaan energi alternatif. Tujuannya, agar impor BBM yang cukup tinggi bisa ditekan. Karena selama ini, impor BBM memperburuk defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).
"Siapapun pemerintahan baru kalau tidak selesaikan energi kita akan alami kesulitan. Impor BBM makin besar. Harga batubara nggak naik-naik. Jadi CAD itu sulit untuk cepat baik," kata Mirza.
Memang menurut Mirza sudah ada perbaikan reformasi struktural dari sektor energi dari pemerintah, tapi itu harus bekerlanjutan. Bila tidak diselesaikan dengan pemerintahan sekarang, maka harus menjadi tuhas pemerintahan selanjutnya.
"Kalau tidak segera reformasi energi, energi impor makin besar, susah mengatasi kalau tidak reformasi," terangnya. (detik.com)
