Jakarta -Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memangkas jatah BBM subsidi untuk wilayah DKI Jakarta sebagai respons rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin menghapuskan BBM subsidi. Hal tersebut mendapatkan tentangan dari pengusaha SPBU.
"Ini kan rencana kebijakan yang seperti memencet balon, di Jakarta yang ditekan konsumsinya dengan dikurangi kuotanya, di daerah pinggir Jakarta seperti Depok, Tangerang, Bekasi dan lainnya yang meningkat konsumsinya," ucap Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomo Hadi kepada detikFinance, Jumat (2/5/2014).
Ia mengatakan, kebijakan tersebut (mengurangi kuota BBM subsidi Jakarta) juga akan membuat iri para pengusaha SPBU di Jakarta. "Ini kan buat antar pengusaha SPBU saling iri, pendapatan dari jual BBM subsidinya berkurang dan beralih ke SPBU di daerah lain. Itu baru dikurangi apalagi kalau sampai jadi dihapus semua BBM subsidi di Jakarta," ungkapnya.
Menurut Eri, kebijakan tersebut tidak bisa dilakukan hanya untuk satu wilayah saja, harusnya sudah dilakukan pemerintah daerah se-Jawa.
"Harusnya Ahok, Aher, Karwo pokoknya seluruh pemimpin di daerah sepakat menghapuskan BBM subsidi bersama-sama, jadi efektif, kalau cuma satu daerah saja, konsumennya tinggal lari ke perbatasan daerah lainnya, sama saja, Jakarta konsumsinya nol, daerah peyangganya konsumsinya naik dua kali lipat," tutupnya.
Seperti diketahui, BPH Migas mengurangi jatah BBM subsidi untuk DKI Jakarta menyusul rencana Pemprov tersebut menghapuskan BBM subsidi. Untuk jatah premium DKI Jakarta di 2013 sebanyak 2.213.720 kilo liter (KL), di 2014 ini dikurangi menjadi hanya 2.168.085 KL. Sedangkan untuk jatah solar subsidi, dari 905.316 KL di 2014 menjadi hanya 787.211 KL di 2014. (detik.com)