INILAHCOM, Jakarta - Presiden SBY membatalkan rencana akuisi PT Bank Tabungan Nasional oleh PT Bank Mandiri (Persero) demi mencegah kebijakan yang menimbulkan potensi keresahan masyarakat.
Pembatalan tersebut ditujukan untuk Menko Perekonomian, Hatta Rajasa dan Menteri BUMN, Dahlan Iskan. SBY menilai sesuai dengan sidang kabinet, para menteri tidak bisa mengambil kebijakan strategis. Pembatalan tersebut nantinya akan ditunda sampai ada penjelasan pihak terkait yang lebih komprehensif.
"Dalam masalah rencana PT BTN dan Mandiri, saya menulis surat pada Menko Perekonomian, BUMN, untuk sesuai dengan sidang cabinet. Para menteri tidak mengambil kebijakan strategis. Karena itu, pengalihan saham BTN dan Mandiri yang berpotensi meresahkan masyarakat untuk ditunda sampai ada penjelasan yang komprehensif," kata SBY lewat surat edaran arahan SBY pada sidang kabinet (16/1/2014).
Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab), Dipo Alam di kantornya, Jakarta, Rabu (23/4/2014). Rencana pembatalan tersebut, menurut Dipo nantinya akan dikaji bersama dengan komprehensif dalam rangka pengalihan saham milik negara, BUMN, dan sesuai kewenangan dan ruang lingkup masing - masing menteri terkait.
"Dikaji bersama sesuai komprehensif dalam rangka pengalihan saham negara dan BUMN dan sesuai kewenangan dan ligkup masing-masing menteri," ujar Dipo.
Dipo mengatakan, sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan surat edaran yang disampaikan, dirinya merasa BTN akan memahami surat edaran presiden yang dia sampaikan. "Melihat lagi peraturan yang ada. Saya kira sudah jelas, surat edaran kami ini dan BTN kiranya dapat memahami surat edaran yang kami kemukakan," tambahnya.
Saat ini sudah tidak ada lagi yang meresahkan masyarakat, karyawan, dan buruh. Jika ada laporan yang meresahkan akan segera dilaporkan kepada presiden. Dia juga mengingatkan untuk para menteri untuk tidak mengambil keputusan strategis.