Jakarta -Seiring dengan perubahan asumsi makro ekonomi, pemerintah terpaksa melakukan perubahan pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014. Ini menjadi upaya untuk menyelamatkan negara dari posisi yang sangat buruk.
Dari skenario yang diperhitungkan pemerintah, bila APBN 2014 dibiarkan saja berjalan sampai akhir tahun, maka defisit akan mencapai 4,69% atau sekitar Rp 471,5 triliun.
Demikianlah data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dikutip detikFinance, Kamis (12/6/2014).
Rinciannya adalah penerimaan negara turun menjadi sebesar Rp 1.528,4 triliun. Sebelumnya, diperkirakan mencapai Rp 1.667,1 triliun.
Turunnya penerimaan negara lebih disebabkan oleh setoran pajak yang tidak mencapai target. Ini terjadi akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi, terutama untuk sektor-sektor yang selama ini menyumbang pajak terbesar untuk negara.
Sementara belanja negara diperkirakan mencapai Rp 1.999,9 triliun. Naik dari pagu Rp 1.842,5 triliun. Meliputi belanja pemerintah pusat yang naik menjadi Rp 1.404,9 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 594,9 triliun.
Faktor utama penyebabnya adalah lonjakan belanja subsidi energi, yaitu bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Lonjakan subsidi disebabkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Dengan defisit anggaran yang melebar, penambahan utang menjadi opsi selanjutnya. Utang bisa bertambah Rp 299,3 triliun yang sebelumnya sudah sebesar Rp 172,2 triliun (1,69% PDB). Sehingga total utang bisa mencapai Rp 471,5 triliun.
Menteri Keuangan Chatib Basri dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR sebelumnya telah memastikan, bawah skenario ini tidak akan dibiarkan terjadi. Alasan pertama adalah defisit 4,69% dari PDB artinya telah melanggar UU Keuangan Negara yang menetapkan batas atas defisit 3% PDB. Kedua, tentunya tidak sehat secara fiskal.
"Defisit 4,69% jelas sesuatu yang tidak mungkin diambil oleh pemerintah, karena ada pelanggaran UU. Ini pun bukan skenario yang dipilih dan akan dilanjutkan," tegas Chatib.(detik.com)