Bisnis.com, JAKARTA—Pimpinan junta militer yang menguasai Thailand sejak Mei lalu menyatakan akan membentuk pemerintahan sementara pada Agustus mendatang sebagai bentuk penyerahan kekuasaan dan berakhirnya undang-undang darurat militer.
Jenderal Prayuth Chan-ocha, dalam pidatonya di depan para pejabat senior mengumumkan batas waktu itu sebagai bagian dari tiga fase rencana rekonsiliasi. Selain itu, juga diumumkan rencana pembentukan pemerintahan dan pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan oleh Dewan Nasional untuk Ketertiban dan Perdamaian.
"Sebuah pemerintahan akan dibentuk pada Agustus atau paling lambat September," ujar Prayuth pada pertemuan penetapan anggaran belanja negara untuk 2015 sebagaimana dikutip Reuters, Jumat (13/6/2014).
Militer mengambil kekuasan pada 22 Mei lalu dalam satu kudeta berdarah setelah selama enam bulan terjadi kekacauan di jalan-jalan. Para pelaku aksi demo memprotes Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang dinilai perpanjangan tangan saudara laki-lakinya yang merupakan mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra. Thaksin dinilai korup selama memerintah.
Prayuth menekankan dalam pidatonya bahwa sebuah konstitusi sementara akan dirancang dalam tiga bulan. Sedikitnya dibutuhkan waktu selama setahun untuk melaksanakan pemilu yang baru, ujarnya menambahkan.