Nusa Dua -Mulai 12 Januari 2014, Indonesia akan menghentikan ekspor mineral atau tambang mentah sesuai amanat undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Bila itu dilakukan, maka penerimaan negara akan turun hingga US$ 7-8 miliar atau sekitar Rp 80 triliun per tahun.
"Sangat merugikan jika pemerintah benar-benar memberlakukan pelarangan ekspor mineral mentah tahun depan, salah satunya turunnya penerimaan negara sebesar 45% atau mencapai US$ 7-8 miliar per tahun," ungkap Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA/Asosiasi Pertambangan Indonesia) Syahril AB ditemui di sela pertemuan 13th ASEAN Senior Official Meeting on Minerals di Nusa Dua, Bali, Selasa (26/11/2013).
Syahril menambahkan, tidak hanya penerimaan di sektor ekspor mineral saja yang akan turun drastis, namun pendapatan di sektor pajak pertambangan dan lainnya juga akan turun sebesar 45%.
"Penerimaan di sektor pajak pertambangan, penerimaan untuk daerah dan lain-lainnya akan turun mencapai 45% atau sebesar US$ 32-36 juta per tahun," tegasnya.
Syahril menegaskan, dengan sisa waktu yang sempit seperti ini, sulit untuk pemerintah tetap memberlakukan aturan pelarangan ekspor mineral tersebut.
"Kami dan hampir sebagian besar rakyat Indonesia tidak yakin 2014 pemerintah memberlakukan pelarangan ekspor mineral karena dampaknya besar, baik bagi negara maupun bagi industri dan masyarakat Indonesia," cetusnya.
Seperti diketahui berdasarkan ketentuan undang-undang Minerba, pada 12 Januari 2014 tidak boleh lagi ada mineral mentah yang diekspor, seluruh mineral mentah yang diproduksi dan hendak diekspor harus diolah terlebih dahulu atau dimurnikan di pabrik smelter di dalam negeri.
Namun ketentuan ini sudah ditentang jauh hari oleh perusahaan mineral di Indonesia, salah satu alasannya karena membutuhkan biaya besar untuk membangun pabrik smelter, sehingga dianggap tidak ekonomis. Namun saat ini banyak perusahaan-perusahaan besar asing yang sudah siap berinvestasi smelter ini. (detik.com)