korea by dewanti

Tuesday, March 25, 2014

RI Hanya Alokasikan Rp 65 M Untuk Industri Garam, Harusnya Rp 600 M

Jakarta -Indonesia masih ketergantungan impor garam dari Amerika Serikat (AS), Australia, dan India sampai saat ini. Pemerintah hanya menyediakan Rp 65 miliar untuk industri garam, padahal yang dibutuhkan Rp 600 miliar.
Anggaran yang disalurkan lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk industri garam dinilai rendah, meski naik dari tahun lalu yang jumlahnya Rp 45 miliar.
"Kalau per hektar kita butuh Rp 10-20 juta untuk meningkatkan produktivitas garam, berarti kita butuh dana seharusnya Rp 300-600 miliar. Jadi ya seperti tiu (kurang)," ungkap Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Riyanto Basuki saat berdiskusi dengan media di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa (25/3/2014).
Menurut data KKP yang dikutip Badan Informasi Geospasial, luas areal produksi garam di Indonesia saat ini mencapai 31.432 hektar. Sedangkan dari anggaran Rp 65 miliar tersebut, lebih dari 40% atau Rp 37 miliar dialokasikan untuk program Pugar (Pengembangan Usaha Garam Rakyat).
"Hitungannya di luar dana pendampingan yang kedudukannya sangat penting untuk kegiatan Pugar ini. Pada tahun ini kita dapatkan dana Rp 65 miliar untuk seluruh Indonesia. Dan di antaranya digunakan untuk membantu masyarakat Puger ini hingga mencapai Rp 40 miliar," imbuhnya.
Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron berpendapat dengan dana yang terbatas, KKP harus mampu memberikan proteksi kepada para petani garam. Menurut Herman saat ini terdapat 60.000 petani garam yang ada di seluruh Indonesia. Sayangnya tidak seluruh petani garam mendapatkan bantuan dana peningkatan produksi dari pemerintah.
"Ada 60.000 petani garam kita yang harus dijaga dari sisi keberlanjutan produksi, proteksi dari produksi dan peningkatan pendapatannya. dari jumlah itu hanya 31.000 petani garam yang masuk ke Pugar. Jadi tidak mudah mengatakan impor itu haram, ada tahapan yang harus dilakukan pemerintah untuk perbaiki ini semua dan kami sangat paham," jelasnya. (detik.com)