Jakarta -Utang pemerintah Indonesia terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Tahun ini saja, pemerintah terpaksa berutang Rp 241,5 triliun untuk menutupi defisit anggaran 2,4% PDB.
Sayangnya, utang ratusan triliun rupiah tersebut tidak tertuju pada belanja yang produktif. Sebab, lonjakan belanja justru terjadi paling besar di subsidi energi yang lebih konsumtif dibandingkan untuk belanja modal.
Subsidi energi terdiri dari bahan bakar minyak (BBM) yang naik Rp 35,8 triliun menjadi Rp 246,5 triliun dan listrik yang naik Rp 32,5 triliun hingga mencapai Rp 103,8 triliun.
"Tergantung melihatnya. Tapi intinya yang penting memang ya itu faktanya," ungkap Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di Jakarta, seperti dikutip Jumat (20/6/2014).
Askolani mengakui masalah subsidi BBM menjadi tekanan terberat untuk anggaran negara. Namun, bukan berati selama ini pemerintah pasrah menerima keadaan. Berbagai upaya telah dilakukan, meskipun hasilnya belum terasa optimal.
"Dari fakta itu kemudian kita akan terus upayakan efisiensi di belanja. Hingga kalau efisiensi sudah terjadi, pendapatan kita dioptimalkan dan defisit bisa turun, utang pun bisa dikendalikan," jelasnya.
Dia pun tak mempermasalahkan pandangan banyak kalangan yang menyebutkan utang hanya dihabiskan untuk subsidi. Karena dari satu sisi memang dapat disimpulkan demikian.
"Yang penting itu faktanya sekarang, orang bisa berpendapat berbeda. Ke depan itu akan kita coba terus kendalikan," tegas Askolani.
Dalam mekanismenya, utang yang ditarik pemerintah diakumulai pada pendapatan. Kemudian disusun berdasarkan kebutuhan untuk porsi belanja. Ada belanja pegawai, modal, barang, subsidi, dan sebagainya.
"Jadi diakumulasi, kita nggak hitung parsial seperti itu. Intinya utang ini bukan untuk tadi (subsidi) tapi untuk menutupi defisit (anggaran)," kata Askolani. (detik.com)