Jakarta - Kebutuhan untuk merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 sudah cukup mendesak, mengingat kemungkinan melesetnya sejumlah asumsi makro. Namun upaya ini sepertinya tidak bisa segera.
Helmi Arman, Ekonom Citi Research, menyatakan postur anggaran negara saat ini sudah tidak relevan. "Budget yang existing dengan asumsi target defisit 1,69 persen PDB (Produk Domestik Bruto), nilai tukar Rp 10.500 per dolar Amerika Serikat, dan berbagai faktor lain sepertinya sudah agak usang," katanya, di Jakarta, kemarin.
Helmi menyoroti kondisi nilai tukar, yang saat ini bergerak di kisaran Rp 11.000-12.000 per dolar AS. "Pelemahan rupiah ditambah reformasi subsidi yang sepertinya sulit berjalan akan menyebabkan anggaran membengkak," ujarnya.
Helmi menilai mungkin pemerintah ingin segera mengajukan APBN-Perubahan (APBN-P) 2014. Biasanya pemerintah mengajukan APBN-P pada pertengahan tahun setelah menyampaikan realisasi semester I dan prognosis semester II.
"Timing yang biasanya tengah tahun bisa saja dipercepat. Namun menuju April dan bulan-bulan berikutnya mungkin para anggota DPR dan partai politik akan lebih fokus ke kampanye Pemilu," tutur Helmi.
Menurut Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Komisi XI DPR, memang tidak mungkin pemerintah mengajukan APBN-P dalam waktu dekat. Pasalnya, DPR tengah menjalani masa reses hingga awal Mei.
"Bagaimana caranya dipercepat kalau DPR sedang reses? Bisa saja pemerintah mengajukan, tetapi naskahnya tidak akan dibuka sampai selesai reses awal Mei nanti," kata Harry.
Pemilu, lanjut Harry, tidak akan mengganggu proses pembahasan APBN-P 2014. "Tanggal 9 April sudah pemilihan legislatif, jadi para anggota DPR tidak berkampanye lagi," ujarnya.
Meskipun masih ada pemilihan presiden, Harry menegaskan para anggota DPR akan fokus ke tugas negara dan tidak mengedepankan agenda partai masing-masing. "Membahas APBN-P adalah tugas negara, jadi akan lebih dipentingkan daripada urusan partai," ucapnya.
Juniman, Kepala Ekonom BII, menyatakan pemerintah dan DPR sebaiknya menyelesaikan APBN-P pada Juli mendatang. "Mei boleh diajukan ke DPR, Juli sudah di-approve. Waktunya masih cukup kok," katanya.
Jika tidak selesai Juli, demikian Juniman, pemerintah dan DPR akan kesulitan karena mereka berpacu dengan waktu. "Selain APBN-P 2014, ada juga APBN 2015 yang juga harus dibahas bersama. Oleh karena itu, sebaiknya APBN-P 2014 sudah bisa dijalankan Agustus dan setelahnya bisa fokus membahas APBN 2015," paparnya.
Juniman menambahkan, Juli juga menjadi momentum yang tepat karena pemerintah akan lebih mudah menerbitkan obligasi untuk membiayai kenaikan defisit. "Selepas pemilihan presiden dan hasilnya sesuai dengan ekspektasi, investor akan larut dalam euforia," ujarnya. (detik.com)