Jakarta -Tak lama lagi, Indonesia akan memiliki presiden baru. Banyak orang yang maju jadi calon presiden. Ada beberapa kebijakan yang perlu diperhatikan presiden baru Indonesia.
Senior Associate of The Asia Program at the Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC, Vikram Nehru mengatakan, ada beberapa kebijakan yang harus diperhatikan. Pertama yang terpenting menurutnya adalah percepatan pembangunan infrastruktur.
"Infrastruktur jelas menjadi nomor satu. Kalau anda bisa mengimplementasikan 5% dana infrastruktur dari GDP, maka pertumbuhan akan ada pengaruh yang besar. Ini harus difokuskan, termasuk UU pertanahan yang baru. Seperti Jakarta sekarang, ada pembagunan MRT dan lainnya," kata Vikram dalam sebuah diskusi di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Senin (17/3/2014).
Kedua menurutnya adalah pekerjaan. Kebijakan untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja harus benar-benar diperhatikan oleh presiden terpilih nanti. Karena ini menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Harus ada perubahan struktur dari produktifitas rendah ke produktifitas yang tinggi. Jika ada reformasi di sisi ketenagakerjaan. Semua pekerja informal punya kesempatan untuk bekerja. Ini bisa didukung," tambahnya.
Hal ketiga yang ditekankan Vikram adalah mengenai pendidikan. Bukan masalah kuantitas lagi dalam hal ini melainkan kualitas yang harus diperhatikan dalam sistem pendidikan. Tidak peduli berapapun biaya yang dikeluarkan, yang penting menurutnya adalah hasil dari pendidikan itu sendiri.
"Kualitas harus jadi pegangan dalam sektor pendidikan," ucap Vikram.
Selain itu, dia juga berbicara mengenai korupsi. Peperangan terhadap korupsi perlu ditingkatkan. Dukungan terhadap KPK sebagai lembaga yang memberantas korupsi pun perlu ditingkatkan.
"Memperkenalkan E-Government. E-interface. Reformasi birokrasi. Memperkuat KPK, memberikan dana, sumber daya," katanya
Presiden nanti pun harus berani membuat kebijakan yang mengedepankan persoalan mengenai penyediaan rumah, transportasi, sanitasi yang baik, akses air bersih dan semua yang langsung berhubungan dengan rakyat banyak.
"Selain itu, peran wanita juga diperlukan dalam pengambilan keputusan, kebijakan, baik politik ataupun non politik. Wanita harus banyak berkontribusi, perannya sangat penting," papar Vikram.
Kemudian, sebagaimana Indonesia telah menjadi anggota G-20 dan juga merupakan negara penting di ASEAN, presiden nantinya diharapkan adalah orang yang kompeten dan piawai soal urusan diplomasi. Dikatakannya, peran Indonesia harus lebih pro aktif di ASEAN.
"Presiden Indonesia harus berinsiatif untuk mendorong ASEAN untuk menjadi sebuah institusi yang penting di dunia," paparnya.
Selain itu juga dia menekankan mengenai pentingnya mengedepankan hak asasi manusia, pengambilan kebijakan luar negeri, dan aspek kepemimpinan lainnya. (detik.com)