Jakarta -PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) bisa mendapat tambahan modal jika sahamnya jadi dibeli PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Tambahan modal ini bisa diperlukan untuk mengembangkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bank milik negara tersebut.
Menurut Pengamat Perbankan sekaligus Direktur Utama PT Finan Corpindo Nusa, Edwin Sinaga, mengatakan aksi korporasi ini merupakan langkah pemerintah dalam membentuk sebuah induk usaha bank BUMN yang cukup besar.
"Sinergi ini bagus sekali. Bank Mandiri yang tadinya bank korporat bisa masuk ke KPR, sedangkan BTN bisa memperluas pasar perumahannya," katanya kepada detikFinance, Senin (21/4/2014).
Saat ini, kata Edwin, BTN termasuk bank yang sehat, tapi akuisisi tetap diperlukan, karena dalam masa-masa mendatang bank yang fokus di kredit perumahan itu perlu mencari tambahan modal yang cukup banyak.
"Secara bisnis ini (akuisisi) harusnya baik. Pilihannya antara dibeli BRI atau Mandiri, tapi akhirnya pilihan jatuh ke Mandiri ini baik supaya size-nya BTN jadi besar," imbuhnya.
Sampai akhir tahun lalu, rasio kepemilikan modal alias CAR BTN tercatat 15,62%, turun dari 17,69% dari posisi di 2012. Rasio modal ini juga terus menurun sampai di akhir Februari 2014 yang berada di kisaran 12%.
Masih di periode yang sama, pertumbuhan kredit BTN juga hanya 23,41% dari target yang dipatok 25%. CAR juga turun gara-gara turunnya nilai obligasi yang membuat cadangan meningkat sementara laba menyusut.
"Kalau BTN jalan sendiri (tidak diakuisisi), dia harus cari tambahan modal nanti pemerintah malah kesulitan. Kalau dia (BTN) masuk Mandiri tambahan modal jadi besar," ujarnya.
Kemarin, ratusan karyawan BTN dari seluruh Indonesia berdemo di kantor pusat BTN di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Karyawan BTN melakukan aksi demonstrasi menolak rencana pemegang saham terkait akuisisi BTN oleh Bank Mandiri.
"Saya tidak tahu kenapa karyawan menolak, karena secara bisnis ini bagus. Dua-duanya bisa jadi besar," ujarnya.
Pasca akuisisi, BTN akan menjadi anak usaha Bank Mandiri. Saat ini total saham pemerintah di BTN mencapai 60,14% dan sisanya dimiliki oleh publik. Saham pemerintah itu yang akan dialihkan ke Bank Mandiri. (detik.com)