korea by dewanti

Wednesday, April 16, 2014

Siapa Calon Presiden yang Punya Nyali Naikkan Harga BBM?

Jakarta - Presiden baru diharapkan berani mengambil keputusan memangkas (menaikkan harga) bahkan mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih stabil dan sehat.
Siapa calon presiden yang berani menaikkan harga atau mencabut subsidi BBM?
Ekonom Senior Standard Chartered Fauzi Ichsan berpendapat hanya Joko Widodo (Jokowi) yang berani mengambil keputusan dibandingkan dengan beberapa calon presiden lainnya seperti Prabowo Subianto.
"Kalau ditanya yang berani ya cuma Jokowi, siapa lagi yang berani," ujar Fauzi dalam paparan ekonomi di Hotel JW Marriot, Jakarta, Rabu (16/4/2014)
Ia menjelaskan, pada akhir tahun 2013, Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta berencana menghapus konsumsi BBM bersubsidi untuk wilayah Jakarta. Dengan alasan selama ini konsumen dari BBM bersubsidi adalah kalangan kelas menengah ke atas.
Sayangnya ide itu kandas di tangan pemerintah pusat dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah pengaturan penyaluran yang tidak bisa membedakan satu provinsi dengan yang lain dan efek negatifnya dari aturan tersebut.
"Jadi kalau misalnya Jokowi, kan sebelumnya sempat punya ide ingin melarang penggunaan BBM bersubsidi di Jakarta. Ini semua orang bisa menilai dan menjadi acuan. Bahwa Jokowi ini tidak ragu untuk tidak menaikkan harga BBM," katanya.
Menurutnya posisi presiden memang sangat menentukan dalam pengambilan kebijakan. Sekarang wacana kenaikan harga BBM diperkuat dengan adanya ancaman defisit anggaran yang dikhawatirkan melebihi 3%. Karena anggaran belanja subsidi yang membengkak, sementara penerimaan berkurang.
Pemerintah tetap akan mengambil jalan untuk berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Batas defisit yang sesuai UU hanya sebesar 3%, sulit bagi DPR untuk tidak menyetujui kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Sehingga apabila Menteri Keuangan telah mengajukan ke DPR soal wacana ini, kemudian DPR menyetujui, maka faktornya itu kembali Presiden. Presiden yang harus menentukan," ungkapnya.
Kenapa harus presiden baru? menurut Fauzi harus dilihat dari waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Sesuai dengan tren dan perkiraan inflasi, maka kebijakan ini harus diambil pada rentang bulan Oktober hingga Desember 2014.
"Kalau Mei, Juni itu lagi tingginya inflasi. Akan sulit menaikkan harga. Tapi kalau September itu masih jeda peralihan pemerintahan. Sampai Oktober Presiden dilantik dan inflasi normal adalah waktu yang tepat naikkan harga," pungkasnya. (detik.com)