Jakarta - Pagi tadi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengumpulkan sedikitnya 30-40 dari 246 badan usaha atau perusahaan penyalur dan pengimpor BBM. Ini terkait kondisi Indonesia yang tidak memiliki cadangan BBM.
Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng menyatakan, pemerintah dan badan usaha pengimpor BBM harus bekerjasama untuk menyediakan cadangan atau buffer stock BBM. BPH Migas berencana untuk mengaturnya.
"Makanya kita mau atur, kita tulis ke Bapak Menteri (ESDM Jero Wacik), kalau di Jepang, peranan badan usaha dia harus punya cadangan operasional, di Jepang peranan badan usaha malah lebih besar," tutur Andy di kantornya, Jakarta, Selasa (2/4/2014).
Di tempat yang sama, Plt Direktur BBM BPH Migas Hendri Ahmad juga mengatakan, salah satu kendala para badan usaha pengimpor ini untuk menyediakan cadangan BBM adalah pengadaan tangki.
"Di manapun di Belanda mereka akan sewa, kemarin saya telepon OPEC, kalau butuh mereka bisa menyediakan," katanya.
Sementara soal wacana menyewa tangki Pertamina, Hendri mengatakan, kapasitas Pertamina juga tidak memadai untuk menyediakan tangki besar. Harusnya pemerintah yang bertanggung jawab untuk penyediaan tangki-tangki BBM ini.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komite BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, di antara negara-negara ASEAN, hanya satu negara yang tidak punya sama sekali cadangan bahan bakar minyak (BBM), yakni Indonesia.
"Semua negara di ASEAN punya semua cadangan BBM, seperti Malaysia dan Singapura yang punya cadangan BBM cukup hingga 3 bulan, apalagi kedua negara itu punya kilang minyak yang banyak makanya sampai bisa ekspor BBM," katanya.
Pria yang biasa disapa Ifan ini menambahkan, contoh lain seperti, Jepang yang punya cadangan BBM hingga 7 bulan dan Amerika yang berbulan-bulan.
"Bahkan negara adikuasa (Amerika Serikat) berani menghabiskan BBM yang banyak untuk perang di negara-negara yang kaya minyak, tujuannya apa? Agar ketahanan energi seperti ketahanan BBM-nya aman," katanya.
Indonesia sendiri memang mempunyai cadangan operasional BBM selama 18 hari dan disediakan oleh badan usaha yakni PT Pertamina (Persero).
"Tapi itu cadangan operasional, tersebar di SPBU, dalam pengiriman, di depot BBM. Bukan cadangan BBM yang jika suatu saat bisa digunakan dalam keadaan darurat, dan dibanyak negara disediakan oleh negara bukan badan usaha yang tugasnya mencari untung, yang berbisnis mencari keuntungan," ungkapnya.
Ifan menambahkan, negara sebesar ini tidak memiliki cadangan BBM sama sekali tentunya sangat berbahaya sekali.
"Kita tidak perlu sampai perang, ada bencana alam seperti tsunami, bukannya mendoakan, tapi kalau itu terjadi, bagaimana kebutuhan energi kita bisa dicari? tidak ada, impor ya kalau ada barangnya dan uangnya, masak mau nunggu itu sampai terjadi baru kita berpikir menyediakannya," katanya.
Ia mencontohkan, seperti kejadian yang melanda Jepang pada 11 Maret 2013 lalu, kotanya banyak yang porak poranda, pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) bocor bahkan terpaksa dimatikan semua.
"Namun Jepang tidak khawatir, listriknya tetap menyala, rumah rakyatnya tetap hangat, karena mereka punya cadangan BBM, yang digunakan saat keadaan darurat, sambil menyiapkan langkah selanjutnya," ucap Ifan.
Ifan meminta kepada pemerintah agar BPH Migas diizinkan untuk membangun fasilitas bunker atau tempat penyimpanan BBM yang akan menjadi cadangan BBM nasional yang saat ini tidak ada sama sekali.
"Kita bisa bangun sendiri, uangnya darimana? BPH Migas itu setahun pendapatannya mencapai Rp 1 triliun, yang berasal dari transaksi penjualan BBM dan gas bumi badan usaha, semuanya disetorkan ke Kementerian Keuangan, namun yang dikembalikan untuk menjadi anggaran BPH Migas hanya Rp 300 miliar. Kenapa tidak Rp 700 miliar itu digunakan untuk membangun fasilitas cadangan BBM, kan dana itu hasil dari minyak ya harusnya digunakan untuk minyak juga, untuk ketahanan energi kita," ungkapnya.
Diakuinya, dana untuk membangun ketahanan BBM nasional tidaklah murah, diperlukan dana yang cukup besar.
"Untuk membangun fasilitas ketahanan BBM nasional 1 hari saja diperlukan dana sekitar Rp 1 triliun, tapi itukan bisa kita bangun secara bertahap, kita harus mulai segera, masak negara sebesar ini tapi ketahanan energinya rapuh," tegasnya.
Ifan mencontohkan, jika pipa Balongan meledak, maka ketahanan BBM di Jakarta hanya cukup selama 3 hari saja. (detik.com)